Gegara Aduan ke Sibadra, Lurah Kebon Pedes Tertibkan Pungutan Terhadap PKL Pondok Rumput Bogor
BRO. KOTA BOGOR – Lurah Kebon Pedes tertibkan adanya pungutan terhadap sejumlah pedagang makanan dan jajanan di lapangan Pondok Rumput, Kebon Pedes Tanah Sareal Kota Bogor.
Sebelumnya, pungutan tersebut diketahui dikoordinir oleh Ketua RW 05 setempat. sempat ramai ketika ada aduan ke Pemkot Bogor melalui Sibadra terkait dugaan pungli terhadap PKL
Berdasarkan informasi, sejumlah pedagang makanan jajanan ( PKL) di lapangan Pondok Rumput , Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, mengaku dipungut uang jago Rp.100 ribu hingga Rp300 ribu / bulan dengan alasan uang keamanan dan kebersihan.
Menyikapi adanya pengaduan warga diaplikasi Sibadra Pemkot Bogor , Lurah Kebon Pedes, Muhamad Al Farhan. S.T, M.Si langsung bergerak cepat dengan mengumpulkan pedagang di kantor Kelurahan setempat. Rabu (23/10).
Selain pedagang, pertemuan tersebut juga dihadiri Babinmas dan LPM Kebon Pedes serta pihak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.
Lurah Farhan dalam pengarahannya mengatakan keberadaan pedagang yang berada di area pinggir lapangan Pondok Rumput itu nantinya bakal ditata menyusul rencana penataan revitaliasasi lapangan Pondok Rumput oleh Pemkot Bogor.
Untuk itu, keberadaan lapangan sarana publik tersebut merupakan aset Pemkot Bogor dan bisa dimanfaat oleh semua warga Pondok Rumput untuk beraktivitas, hanya saja berada di wilayah RW 05
“Jadi bukan kuasa RW, lapangan itu milik bersama termasuk aktivitasnya. Lapangan itu, aset Pemkot Bogor,” tegas Lurah Farhan
Lurah kebon Pedes Farhan juga mengultimatum baik pihak RW maupun pedagang agar bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan termasuk kebersihan disekitar lapangan yang berdekatan dengan masjid dan sekolahan.
” Apabila selalu ada masalah baik itu soal pengutan maupun kebersihan lingkungan yang tidak bisa diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan akan diselesaikan di tingkat Pemkot Bogor dengan resiko pasti bakal digusur keberadaan lapak kios tersebut,” tegasnya
Sebenarnya pihak pedagang di sana tidak mempermasalahkan adanya pungutan uang kebersihan dan keamanan demi keberlangsungan usaha mereka.
Hanya saja, pihak RW yang mengkoordinir pengutan tersebut transparan dan menata padagang sehingga tidak terkesan seenaknya menentukan dan mengatur pedagang.
” Soal keamanan perlu jadi perhatian sehingga tidak lagi jadi incaran pencuri seperti tabung gas dan sejumlah mangkok Bakso milik pedagang yang pernah hilang,” ujar seorang pedagang.
Pedagang juga meminta agar lapak pedagang tidak diperjualbelikan.
” Kami ingin yang menempati lapak itu adalah pedagang aktif yang berjualan bukan yang hanya bayar iuran tapi lapaknya kosong sehingga rawan disewakan dan jual beli lapak,” pinta pedagang lainnya.
Menyikapi hal itu, Ketua LPM Kebon Pedes. Ivan yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan seharusnya lapak itu tidak diperjualbelikan dan hanya untuk berjualan dan bukan jadi hak milik, meskipun bayar iuran.
“Bagi pedagang yang tidak menempati lapak untuk berjualan, seharusnya diserahkan kepada yang ingin memafaatkannya untuk berjualan. Sepakat ya, kita kasih waktu selama 3 bulan agar lapak itu dimanfaatkan,” jelasnya.
Sementara Ketua RW 05, Apih (nama panggilan) dalam klarifikasinya dihadapan pedagang menjelaskan pungutan yang dilakukan oleh pengurus RW sejak tahun lalu dengan jumlah bervariasi antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta.
Adapun uang pungutan tersebut pengakuannya dimanfaatkan bantuan rutin untuk masjid dan pos yandu masing-masing sebesar Rp200 dan petugas kebersihan Rp50 ribu serta 2 orang keamanan Rp400 ribu dan keperluan lainnya seperti LPM.
Namun sayangnya, transparansi penggunaan uang tersebut tidak diinformasikan ke pedagang sehingga terkesan dugaan adanya ‘Pungli’ .
Bahkan dalam laporannya, ketua RW terkesan uang pungutan dari pedagang digunakan untuk bantuan sosial yang diluar kepentingan pedagang.
” Jadi tidak ada pungli ya, hanya ada iuran yang sudah disepakati pedagang, silahkan koordinasikan dengan baik dan jangan ada penekanan dan ancaman dalam mengambil iuran,” tegas Lurah Farhan
Bahkan Lurah Kebon Pedes juga berinisiatip agar iuran pedagang itu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan tambal sulam kerusakan lapangan sebagai sarana olahraga dan kegiatan lainnya seperti upacara bagi siswa SDN Pondok Rumput.
“Silahkan pak RW, uang iuran bulan ini Rp1 juta bisa dimanfaatkan untuk perbaikan lapangan ya,” pungkasnya.
Sebenarnya jalur hijau di pinggir lapangan Pondok Rumput, sudah sejak beberapa tahun lalu dimanfaatkan warga untuk berjualan makananan dan jajanan (UMKM).
Namun kesemrawutan pedagang terlihat kumuh dan tidak tertata. Kemudian ditata dengan pembuatan Auningsasi.
Namun seiring dengan waktu keberadaan PKL itu sering dijadikan incaran rebutan cuan mulai dari perorangan hingga RW bahkan yang mengatasnamakan ormas.
Editor : Adjet
